SEJARAH INDONESIA MASA KEMERDEKAAN 1945 - 1950an
Perkembangan Kehidupan Ekonomi Keuangan, Politik, Pemerintahan Awal
Kemerdekaan
Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Lanjutan Konflik Indonesia-Belanda
Peristiwa - peristiwa sekitarKonferensi Meja Bundar (KMB) :
Pengakuan Kedulatan
Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS diketuai oleh Drs. Moh Hatta dengan anggota Sultan Hamid Algadrie, Suyono Hadinoto, Dr. Suparmo, Dr.Kusumaatmaja dan Prof Dr. Supomo berangkat ke Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Di dua tempat:
1. Negeri Belanda
Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Dress, dan Menteri Seberang Lautan, A.M.J.M. Sassen menyerahakan kedaulatan kepada pemimpin delegasi Indonesia (RIS), Drs. Moh. Hatta.
2. Jakarta
Wakil Tinggi Mahkota A.H.J Lovink menyerahkan kedaulatan kepada wakil pemerintah RIS., Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Bersama dengan itu, di Yogyakrta Presiden Sukarno menerima penyerahan kedaulatan Republik Indonesia ke dalam RIS Pejabat Presiden Assaat. Dan tanggal 28 Desember 1949 pusat pemerintahan RIS dipindahkan lagi ke Jakarta. Sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Soedirman meninggal pada usia 32 tahun. Soedirman adalah pahlawan besar bagi TNI dan rakyat Indonesia.
Peranan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
PBB turut membantu dan berusaha menyelesaikan pertikaian persenjataan antara Indonesia dan Belanda selama masa revolusi fisik (1945-1950). Pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB bersidang. Dalam sidang tersebut Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota yaitu:
1. Membebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik
Indonesia yang ditangkap pada 19 Desember 1948.
2. MemerintahkanKTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di
Indonesia sejak 19 Desember 1948.
Hasil keputusan lain yang berhasil dicapai oleh PBB diantaranya adalah :
1. Piagam pengakuanKedaulatan ( 27 Desember 12. Pembentukan RIS
3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda
4. Pembentukan tentaraKNIL danKL yang diintegrasikan ke dalam APRIS.
5. Piagam tentang kewarganegaraan
6. Persetujuan ekonomi keuangan
7. Masalah irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian
Dengan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, maka berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia dan secara de jure pihak Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun atas kesepakatn rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dengan dibentuknya NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya pada tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke 60. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi diakui oleh dunia Internasional.
Kembali Ke NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia )
Hasi persetujuan dalamKMB berakhir pada tanggal 2 November 1949 adalah dibentuknya satu negara federal Indonesia yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari Negara- negara bagian diantaranya Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Indonesia Timurdan 9 satuan kenegaraan yang berdiri sendiri yaituKalimantan Barat,Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, Riau, Jawa Tengah.
Namun, dalamKabinet RIS hanya dua orang yang mendukung sistem federal di Indonesia (yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung), sisanya (seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Arnold Manuhutu, dan lain-lain) lebih mendukung sistem NKRI. Dengan demian, maka keinginan untuk membubarkan RIS dan membentuk NKRI semakin kuat
Dasar pembentukan negara federal di Indonesia sangat lemah dan tidak didukung oleh suatu ikatan ideology yang kuat, dengan tujuan kenegaraan yang tidak jelas dan tanpa dukungan rakyat banyak. Eksistensinya sangat tergantung pada kekuatan militer Belanda yang terdiri dariKoninklijk Leger (KL) atau tentaraKerajaan Belanda danKoninklijk Nederland Indisch Leger (KNIL) atau TentaraKerajaan Hindia Belanda.
Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan persetujuan antara RIS dengan RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili oleh pPerdana Menteri Moh. Hatta dan pihak RI diwakili oleh dr. Abdul Halim. Menurut persetujuan itu, NegarKesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dibentuk oleh RIS bersama-sama dengan RI di Yogyakrta. Untuk pelaksanaan dibentuk panitia gabungan RIS dan RI yang bertugas merancang Undang- Undang NegaraKesatuan yang dipimpin oleh Prof. Soepomo dan pada tanggal 20 Juli 1950 berhasil menyelesaikan tugasnya. Rancangan Undang-Undang NegaraKesatuan diserahkan kepada dewan-dewan perwakilan negar bagian untuk disempurnakan. Undang-Undang NegaraKesatuan Republik Indonesia mengandung unsur-unsur dari UUD 1945 dan UUD RIS. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950, rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia diterima dengan baik oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP.
Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan Undang- Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Sementara dari NegaraKesatuan Republik Indonesia kemudian dikenal dengan UUDS 1950. pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk NegaraKesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusinya. Namun demikian, sebagain besar rakyat Indonesia percaya bahwa NegaraKesatuan Republik Indonesia Serikat ini merupakan kelanjutan dari Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945
SEJARAH INDONESIA MASA KEMERDEKAAN 1945 - 1950
Sumber http://sejarahkita.comoj.com
Peristiwa Penting Sekitar Proklamasi
Peristiwa Rengasdengklok
Perumusan Teks Proklamasi
Pernyataan Proklamasi
Sambutan Rakyat Indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan
Sambutan Di Tingkat Pusat
Sambutan Di Tingkat Daerah
Perkembangan Kehidupan Ekonomi Keuangan, Politik, Pemerintahan Awal
Kemerdekaan
PenataanKehidupan Pemerintahan Indonesia
Munculnya Gejolak Sosial di Berbagai Daerah
PerkembanganKeragaman Ideologi dan Partai Politik dengan Perubahan Otoritas
KNIP dan Lembaga Kepresidenan pada awal kemerdekaan
Kontribusi Daerah-Daerah di Indonesia dalam perjuangan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia
SentralKonflik Indonesia-Belanda di Berbagai Daerah
Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Lanjutan Konflik Indonesia-Belanda
Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Dari Ancaman
DisIntegrasi Bangsa Terutama Dalam Pergolakan Dan Pemberontakan
Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (Apra) tanggal 23 Januari 1950
Pemberontakan Andi Azis di Makasar
Pemberontakan Republik Maluku (25 April 1950)
Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat
Semesta (PRRI/Permesta)
Pemberontakan PKI di Madiun 1948
A. PERISTIWA PENTING SEKITAR PROKLAMASI
1. Peristiwa Rengasdengklok
Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang ini masih dirahasiakan oleh Jepang. Namun demikian para pemimpin pergeraakan dan pemuda Indonesia lewat siaran luar negeri telah mengetahui pada tanggal 15 Agustus 1945. Untuk itu para pemuda segera menemui BungKarno dan Bung Hatta di Pegangsaan Timur No.56 Jakarta dan meminta agar mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lepas dari pengaruh Jepang. BungKarno dan Bung Hatta tidak menyetujui dengan alasan bahwa proklamasi perlu dibicarakan dalam rapat PPKI (Panitia PersiapanKemerdekaan Indonesia). Sehingga pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 mengadakan rapat di ruang Laboratorium Mikrobiologi di Pegangsaan Timur yang dihadiri oleh Soekarni, YusufKunto, Syodanco Singgih, dan Chaerul Saleh sebagai pemimpinnya. Hasil rapat disampaikan oleh Darwis dan Wikana yaitu mendesak agar Soekarno-Hatta memutuskan ikatan dengan Jepang. Muncul suasana tegang sebab Soekarno-Hatta tidak menyetujuinya. Namun golongan muda tetap mendesak agar tanggal 16 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan. Prinsip golongan tua menekankan masih perlunya diadakan rapat PPKI. Kemudian dini hari tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71 Jakarta dengan keputusan untuk membawa BungKarno dan Bung Hatta keluar kota agar tidak terkena pengaruh Jepang. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik oleh Soekarni, YusufKunto, dan Syodanco Singgih ke Rangasdengklok. Pada sore harinya, Ahmad Soebarjo memberi jaminan bahwa selambat- lambantnya esok hari tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta akan memproklamasikan
Kemerdekaan Indonesia, maka Cudanco Subeno (komandan kompi tentara PETA di
Rengasdengklok) memperbolehkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta.
2. Perumusan Teks Proklamasi
Atas jasa Ahmad Soebarjo pertemuan diadakan di rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1 Jakarta untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi. Menjelang pagi tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi dirumuskan oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dam Ahmad Soebarjo yang disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, B.M Diah, dan Sudiro. Naskah proklamasi yang ditulis tanggan oleh Soekarno dibacakan di hadapan peserta rapat. Setelah mendapat persetujuan ini dan siapa yang menandatangani teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Disetujui pula bahwa proklamasi diadakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta.
3. Pernyataan Proklamasi
Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00 WIB di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta dibacakan teks ProklamasiKemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno didampingi Drs. Moh. Hatta dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Cudanco Latief Hendradiningrat dan diiringi dengan nyanyian lagu Indonesia Raya dan diteruskan oleh sambutan Walikota Suwiryo dan Dr. Mawardi. Setelah upacara selesai masing-masing meninggalkan tempat. Proklamasi berlangsung secara sederhana, namun penuh khidmat dan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang terdiri dari para pemimpin bangsa, kelompok pemuda para pejuang dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut.
Pernyataan proklamasi memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, lepas dari belenggu penjajahan asing dan lainnya NegaraKesatuan Republik Indonesia. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia dapat menentukan hidupnya sendiri sesuai dengan harkat dan martabat, serta sendi- sendi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian proklamasi membawa perubahan yang besar dalam kehidupan bangsa Indonesia.
B. SAMBUTAN
RAKYAT
INDONESIA
TERHADAP
PROKLAMASI
KEMERDEKAAN
1. Sambutan Di Tingkat Pusat
Setelah berhasil merumuskan teks proklamasi BungKarno berpesan kepada para pemimpin yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama B.M Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Semua alat komunikasi yang ada dipergunakan untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi yang telah menyebar ke seluruh kota Jakarta, segera disebarluaskan ke seluruh dunia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi telah sampai di tanganKepala Bagian RadioKantor Waidan. Untuk itu F. Wuz (seorang markonis) menyiarkan berita proklamasi berturut-turut setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti walaupun dilarang oleh pihak Jepang. Sedangkan pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Namun pemuda tidak kehilangan akal dengan membuat pemancar baru dengan bantuan beberapa orang teknisi radio yang diambil dariKantor Berita Domei. Di Menteng 31 para pemuda berhasil merakit pemancar baru dengan kode panggilan DJK I. dari sinilah berita Proklamasi Kemerdekaan terus disiarkan. Selain itu juga lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan UUD Negara Republik Indonesia. Demikianlah sambutan masyarakat dan usaha-usaha para pemuda di pusat dalam menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh pelosok Tanah Air.
2. Sambutan Di Tingkat Daerah
Rakyat menyambut berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi, dibuktikan dengan pelucutan senjata tentara Jepang, pengambilan kekuasaan, semangat membara untuk terus berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Disamping melalui siaran radio, surat selebaran, berita proklamasi secara resmi juga dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri Sidang PPKI dan menyaksikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, yaitu :
Teuku Muhammad Hassan (diangkat menjadi Gubernur Sumatera)
Sam Ratulangi (diangkat menjadi Gubernur Sulawesi)
Ketut Pujo (diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara)
P. Mohammad Noor (diangkat menjadi GubernurKalimantan)
Kedatangan para utusan di daerah masing-masing disambut dengan penuh kegembiraan dan
diikuti berbagai upacara yang meriah.
C. Perkembangan Kehidupan Ekonomi Keuangan, Politik, Pemerintahan Awal
Kemerdekaan
1. PenataanKehidupan Pemerintahan Indonesia
Bangsa Indonesia yang perlu berbenah diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan mensejahterakan kehidupan rakyat. Adapun upaya pemerintah dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut :
a. MenataKehidupan Ekonomi
Pada awal kemerdekaaan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan hal
ini disebabkan karena :
1. Mewarisi sistem ekonomi Jepang
2. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali
3.Kas negara kosong
4. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.
5. Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata
ekonomi akan dapat merobohkan RI.
Dalam rangka membangun kepercayaan rakyat dan membangun ekonomi yang sehat
pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
1. Menetapkan tiga mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda
dan mata uang penduduk Jepang.
2. Untuk mengatasi kesulitan moneter dengan persetujuan BP-KNIP, MenteriKeuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayarkan kembali selambat-lambatnya 40 tahun.
3. Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI. Hal ini disebabkan tanggal 6 Maret 1946, Panglima Sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di daerah-daerah yang diduduki Serikat sebagai pengganti uang Jepang.
4. Pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946 yang bertugas
untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.
Dalam usahanya untuk menembus blokade ekonomi musuh Pemerintah RI melakukan
berbagai usaha untuk mematahkan blokade ekonomi tersebut, usahanya antara lain :
1. Memberikan batuan beras kepada pemerintah India yang saat itu sedang dilanda kelaparan dengan didasarkan kepada segi kemanusiaan. Namun, secara politik tindakan tersebut menegaskan kehadiran Republik Indonesia di dunia.
2. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, antara lain dengan perusahaan swasta Amerika yaitu BTC (Banking and Trading Corporation) suatu badan perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djoyohadikusumo.
3. Mengalihkan kegiatan perdagangan dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. Misalnya,
hasil karet dari Sumatera di ekspor ke wilayah Singapura.
4. Membentuk perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947 dengan nama Indonesia Office (indof) yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia, menembus blokade Belanda dan perdagangan barter. Badan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi oleh Belanda.
5.KonsepKetahanan ekonomi.
Sejak bulan Febuari 1946. pemerintah membuat konsep-konsep penanggulangan masalah
ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pada bulan Febuari 1946 menyelenggarakan konferensi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh kkesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak dan menghasilkanKonsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi lokal warisn Jepang dan menggantikannya dengan sistem sentralisasi, Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi Pengawas Makanan Rakyat yang kemudiuan berubah nama menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM), dan untuk meningkatkan produksinya semua perkebunan akan diawasi oleh pemerintah.
2. Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi kedua di Solo yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia.
3. Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Bcard (Badan perancang ekonomi0 yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun.Kemudian I.JKasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan namaKasimo Plan, isinya Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, Pencegahan penyembelihan hewan pertanian, Penanaman kembali tanah kosong, dan Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.
4. Pemerintah mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) sebagai organisasi perusahaan swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang Antara lain PTE (Persatuan Tenaga Ekonomi). Gabungan Perusahaan Perindustrian, Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida).
b. MenataKehidupan Birokrasi Pemerintahan (Kebijakan)
Tanggal 18 Agustus 1945 PKI mengadakan sidang yang pertama dimulai pukul 11.30 WIB di GedungKesenian Jakarta yang dipimpin oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh Hatta menjadi wakil ketua dengan 28 orang anggota dengan menghasilkan beberapa keputusn penting, antara lain sebagai berikut :
Penetapan dan pengesahan konstitusi hasil kerja PUPKI yang sekarang dikenal
dengan Undang-Undang Dasar 1q945 sebagai konstitusi RI.
Ir. Sukarno dipilih sebagai Presiden RI dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil Presiden
Negara Republik Indeonesia.
Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuahKomite Nasional. Terdapat perubahan pada pasal 29 ayat 1, kalimat belakang "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya dihilangkan. Perubahan tersebut disampaikan oleh Drs. Moh. Hatta setelah menerima pesan dari tokohKristen Indonesia dan setelah berkonsultasi dengan empat tokoh Islam yakniKi Bagus Hadikusumo, Wachid Hasim,Kasman Singodimedjo dan tengku Mohammad hassan. Pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidang kedua dengan hasil pembagian Wilayah menjadi 8 provinsi dan menjenguk gubernurnya, yaitu Mr. Teuku Moh Hasssan (Sumatera), SutarjoKartihadikusumo (JAwa Barat), R. Panji Suroso (Jawa Tengah), R.A Suryo (Jawa Timur), Mr. GustiKtut Puja (Nusa Tenggara), Mr. J. Lutaharhary (Maluki), Dr. G.S.S. J. Ratulangi (Sulawesi), dan Ir. Pangeran Moh .Noor (Kalimantan).
PembentukanKomite Nasional Indonesia Pusat (KNIP0 beranggotakan 60 orang.
Dengan tugas membantu presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk.
Menetapkan 12 departemen yang membantu tugas presiden dan menunjuk menterinya
:
Menteri Dalam Negeri: R.A.A Wiranatakusuma
Menteri Luar Negeri : Ahmad Subarjo
MenteriKehakiman : Prof. Dr. Supomo
MenteriKeuangan: A.A Marimis
MenteriKemakmuran : Ir. Cokrodisuryo
MenteriKeamanan Rakyat : Supriyadi
MenteriKesehatan : Dr. Buntaran Martoatmojo
Menteri Pengajaran :Ki Hajar dewantara
Menteri Penerangan : Amir Syarifudin
Menteri Sosial: IwaKusumasumantri
Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosuryo
Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosuryo
Menteri Negara: Wachid Hasyim
Menteri Negara: Dr. M Amir
Menteri Negara: R. M Sartono
Menteri Negara: R. Otto Iskandardinata
Ketua Mahkamah Agung : Dr. Kusuma Atmaja
Jaksa Agung : Gatot Tarunamiharja
Sekretaris Negara : A..G Pringgodigdo
Juru Bicara Negara : Sukarjo Wiryopranoto
Pada tanggal 23 Aagustus 1945 Presiden Sukarno mengumumkan dibentuknya tiga badan
baru yaitu :
Komite Nasional Indonesia (KNI) adalah badan yang akan berfungi sebagai DPR
sebelum pemilihan umum diselenggarakan, dan disusun dari tingkat pusat sampai
dengan tingkat daerah. Sebagai ketuaKNIP adalah Mr.Kasman Singadimejo.
Partai Nasional Indonesia (PNI), yang diselenggarakan menjadi partai tunggal Negara
republik Indonesia na mun dibatalkan.
BadanKeamanan rakyat (BKR) yang berfungsi sebagai penjaga keamanan umum.
c. MenataKehidupan Militer
Pemerintah Indonesia yang baru merdeka dengan sengaja segera membentuk tentara nasional dengan pertimbangan politik yaitu pembentukan tentara nasional pada saat itu akan mengundang kecurigaaan dan akan menimbulkan pukulan gabungan tentara Sekutu dan Jepang. Menurut perkiraan bahwa kekuatan nasional belum mampu menghadapi pukulan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah hanya membentuk BadanKeamanan Rakyat (BKR), yang berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada masing-masing daerah. Badan-badan perjuangan bernaung dibawahKomite Van Aksi, antara lain Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), dan Barisan Buruh Indonesia (BBI),. Badan-badan perjuangan kemudian dibentuk diseluruh Indonesia, seperti Barisan BantengKebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Hisbullah Sabilllah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI), dan Pemuda Republik Indonesia (PRI).
Sidang PPKI tanggal 22 Agustus berhasil membentuk BadanKeamanan Rakyat (BKR) dan diumumkan oleh presiden pada tanggal 23 Agustus 1945. dengan pemimpin BKR pusat sebagai berikut :
Ketua umum : Kaprawi
Ketua I : Sutalaksana
Ketua II : Latief Hendraningrat
Anggota : Arifin Abdurahman, Mahmud dan Zulkifli Lubis
Pada tanggal 16 September 1945 South East Asian Comand (SEAC) merupakan angkatan perang Inggris mendarat di Jakrta dan melakukan tekanan kepada Jepang untuk tetap mempertahankan status quo. Hal itu menimbulkan keberanian serdadu Jepang untuk mempertahankan diri terhadap pemuda Indonesia yang sedang melucuti senjata. Pada tanggal 29 September 1945 datang lagi tentara Sekutu yang tergabung dalam Alied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) dengan membawa pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Hal ini menimbulakan perlawanan sengit dari para pemuda Indonesia terhadap sedadu NICA dan sekutu pada umumnya. Pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumoharjo ke Jakarta dan dberi tugas membentuk tentara kebangasaan Indonesia.
Melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah TentaraKeamanan Rakyat (TKR). Dengan Maklumat Pemerintah Tanggal 6 Oktober 1945, Supriyadi, pemimpin perlawanan Peta di Blitar (Febuari 1945), diangkat sebagai MenteriKeamanan Rakyat. Karena Supriyadi tidak memenuhi panggilan dan tidak terdengar kabar beritanya, pada tanggal 20 Oktober 1945, pemerintah kembali mengumumkan para pejabat pemimpin di lingkunganKementerianKeamanan Rakyat antara lain MenteriKeamanan Rakyat ad interim, Muhammmad Suroadikusumo, pemimpin tertinggi TentaraKeamanan Rakyat, Supriyadi, dan sebagai kepala staf Umum TentaraKeamanan Rakyat adalah Urip Sumoharjo.
DalamKonferensi TKR yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945,Kolonel Sudirman, Panglima Divisi V Banyumas dipilih menjadi pemimpin tertinggi TKR sedangkan kepal staf dipilih Urip Sumoharjo. PengangkatanKolonel Sudirman dalam jabatan tersebut baru terlaksana setelah selesai pertempuran di Ambarawa. Untuk menghilangkan kesimpangsiuran, Markas Besar TKR pada tanggal 6 Desember 1945 mengeluarkan sebuah maklumat. Isi maklumat ini menyatakan bahwa disamping tentara resmi (TKR) diperbolehkan adanya lascar-laskar sebab hak dan kewajiban mempertahankan negara bukanlah monopoli tentara. Pada tanggal 18 Desember 1945 pemerintah melantik Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pengangkatan Jenderal. Sebagai kepala Staf TKR dilantik Urip Sumoharjo dengan pangkat letnan Jenderal. Tugas utama panglima Besar TKR adalah meninjau kembali struktur organisasi, struktur kerja, dan landasan perjuangan TKR supaya diadakan penyempurnaan lebih lanjut. Untuk itu, diadakan rapat dengan para panglima divisi. Hasil rapat pimpinan pada tanggal 1 Januari 1946 menyebabkan pemerintah mengubah nama TentaraKeamanan Rakyat menjadi TentaraKeselamatan Rakyat, Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan.Belum sampai sebulan dikeluarkan lagi Maklumat Pemerintah Tanggal 23 Januari 1945 untuk mengganti nam TentaraKeselamatan Rakyat dengan nama Tentara Republik Indonesia (TRI).
Tanggal 19 Juli 1946 terbentuklah Angkatan Laut Republik Indonesia disingkat ALRI. Selanjutnya, pada tanggal 9 April 1946 TRI bagian perhubungan udara diganti nam dan strukturnya menjadi Tentara Republik Indonesia Angkatan Udar atau dikenal dengan nama Angkatan Udara Republik Indonesia di singkatat AURI. Pada tanggal 5 Mei 1947 presiden mengeluarkan dekrit guna membentuk Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dengan beranggotakan 21 orang dari pimpinan beberapa lascar yang paling berpengaruh kuat. Panitia itu dipimpin Presiden Sukarno sendiri. Pada tanggal 7 Juni 1947 keluar sebuah Penetapan Presiden yang membentuk suatu organisasi tentara yang bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai penyempurna TRI. Didalam penetapan itu, antara lain diputuskan bahwa mulai tanggal 3 juni 1947 secara resmi Tentara Nasional Indonesia dengan segenap anggota angkatan perang yang ada sebagai inti kekuatannya. Selain itu, anggota lascar bersenjata, baik yang sudah maupun yang belum bergabung dalam biro perjuangan dimasukan serentak dalam Tentara Nasional Indonesia, denganKepala Pucuk Pemimpin, Panglima Besar Jenderal Soedirman.
d. Hubungan Pusat-Daerah pada Awal Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah berhasil membentuk pusat pemerintahan. Sebenarnya di daerah-daerah telah terlebih dahulu terbentuk pusat-pusat pemerintahan.
Kendali pusat pemerintahan umumnya berada di kerajaan-kerajaan, oleh karena itu, timbul permasalahan cara mengonsolodasikan kekuasaan dan jalinan hubungan antara pusat dan daerah. Pengesahan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 memberikan titik terang dalam memandang hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam hal pemerintahan. Dengan merujuk pada pasal 18 UUD 1945 pemerintah Indonesia berusaha mengatasi permasalahan hubungan antara pusat dan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan ''Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa''
PPKI telah menyetujui membagi wilayah Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi delapan provinsi, Presiden Sukarno menindaklanjuti keputusan PPKI tersebut dengan menetapkan delapan provinsi beserta gubenurnya pada tanggal 2 September 1945, seperti yang telah disebutkan diatas. Pemerintah pusat Jakarta telah mempunyai kepanjangan tangan pemerintah daerah. Selain menetapkan provinsi dan gubenurnya, untuk mengatur hubungan pusat dan daerah, pemerintah Indonesia segera mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1945 yang mengatur tentangKomite Nasional danKomite Daerah. Hal ini disebabkan bahwa UUD 1945 menetapkan tentang demokrasi perwakilan yang dilaksanakan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wakil rakyat. Berhubung pemilu belum dilakukan maka sebagai lembaga pengganti wakil rakyat itu digunakanKomite Gabungan Nasional danKomite Daerah.
2. Munculnya Gejolak Sosial di Berbagai Daerah
Belanda datang kembali ke Indonesia melalui misi Sekutu yang ingin melucuti senjata dan memulangkan para interniran. Belanda Ingin menegakkkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Akibatnya, dibeberapa daerah pada awal kemerdekaan terjadi gejolak sosial yang mengakibatkan terjadinya pertempuran antara pihak Indonesia dan Jepang serta Belanda yang membonceng Sekutu. Melihat posisi Jepang yang condong pada Sekutu, para pemuda yang bergabung dalam BKR betekad melucuti senjata dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang.
Bangsa Indonesia dengan sekuat tenaga melakukan perlawanan guna tetap menegakkkan kemerdekaan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Musuh dari luar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pasukan Jepang dan Sekutu. Untuk menghimpun kekuuatan maka para pemuda segera membentuk badan-badan perjuangan. Tekad perjuangan kaum muda diasalurkan melauiKomite Van Aksi. Van Aksi mempelopori pengambilalihan kekuasaan dan pelucutan senjata sehingga terjadi pertempuran-pertempuran sengit antara pemuda Indonesia dan Jepang di berbagai daerah berikut ini :
1. Jakarta
Pada tanggal 19 September 1945 di Jakarta berlangsung rapat umum di Lapangan Ikada dalam rangka unjuk rasa semangat kemerdekaan. Rapat tersebut mendapi ancaman dari tentara Jepang. Akibatnya sikap antipati yang ditunjukan Jepang beberapa hari kemudian para pejuang BKR dan pemuda menyerbu gudang senjata Jepang di Cilandak.
2. Bandung
Para pemuda dan kaum buruh mengadakan perampasan senjarta baik digudang maupun pabrik senjata di Lapangan Terbang Andir. Disamping itu, para pelajar dan pemuda mantan Peta mberhasil melucuti senjata pasukan panser Jepang.
3. Surabaya
Rakyat dipelopori BKR merebut komplek penyimpangan senjata Jepang dan
pemancar radio di Embong Malang.
4. Semarang (Pertempuran 5 Hari Di Semarang)
Pada tanggal 15-20 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pejuang Indonesia dan Jepang yang dikenal dengan peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang. Peristiwa ini diawali dengan adanya desas-desus bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum penduduk di Candi. Untuk membuktikan kebenaran desas-desus tersebut. Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Semarang melakukan pemeriksaan. Pada saat sedang memeriksa sumber air tersebut, dr.Karyadi ditembak Jepang. Gugurnya dr,.Karyadi menimbulakn kemarahan penduduk Semarang sehingga terjadi pertempuran. Pertempuran ini banyak menimbulakn korban jiwa di kedua belah pihak. Dipihak semarang sekitar 2.000 orang gugur dan dari pihak Jepang 100 orang tentaranya juga tewas. Untuk mengenang peristiwa di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda Semarang itu, untuk mengenang jasa dr.Karyadi, namanya diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit umum di Semarang.
5. Aceh
Di Aceh, setelah ProklamasiKemerdekaan Indonesia para pemuda berhasil merebut beberapa kota, diantaranya adalah Bireun. Jepang bermaksud merebut kota itu kemudian kembali mengerahkan pasukan dari Lhokseumawe, tetapi para pemuda berhasil mencegatnya diKrueng Panjoe. Pertempuran itu berlangsung sengit yang mengakibatkan 28 orang Jepang tewas dan senjata mereka dirampas (24 November 1945).
6. Surakarta
MarkasKampetai di Surakarta dikepung oleh rakyat. Pertempuran sengit pun terjadi. Seorang pemuda bernama Arifin gugur. Untuk mengenang jasa Arifin di abadikan menjadi nama sebuah Jembatan di Surakarta.
3. Perkembangan Keragaman Ideologi dan Partai Politik dengan
Perubahan Otoritas KNIP dan Lembaga Kepresidenan pada awal
Kemerdekaan
Komite Nasional Indonesia (KNI) sesuai hasil sidang PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 akan berfungsi sebagai pembantu presiden sampai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbentuk.Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat yang disebutKomite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat yang disebutKomite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sampai tingkat kawedanan yang disebut Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Pemerintah Republik Indonesia pun telah berjalan sesuai UUD 1945 kareana presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara tertinggi telah ddibantu danKomite Nasional Indonesia. Itulah perwujudan dari Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945. Perubahan OtoritasKNIP dan Hubungannya dengan LembagaKepresidenan pada awalKemerdekaan. Syahrir merasa tidak puas terhadap sistem cabinet presidensial berusaha mempengaruhi anggotaKNIP lainnya untuk mengajukan petisi kepada Sukarno-Hatta yang berisi tuntutan pemberian status Majelis Permusyawaratan Rakyat kepadaKNIp. Karena petisi, KNIP mengadakan rapat pleno pada tanggal 16 Oktober 1945 dan Drs. Moh Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislative, ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaanKNIP sehari-hari sehubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang diplih diantara mereka dan bertanggungjawab kepadaKomite Nasional Indonesia Pusat. Badan pekerjaKNIP (BP-KNIP) akhirnya dibentuknya dan diketuai oleh Sutan dan wakilnya Amir Syarifuddin.
Maklumat Pemerintah 3 November 1945
Akibat desakan BP-KNIP itu, Wakil Presiden RI mengeluarkan Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945. dampak dari keluarnya kebijakan pemerintah itu, di Indonesia akhirnya muncul banyak partai politik, seperti berikut: Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi); PartaiKomunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia; Partai Rakyat Jakarta; PartaiKristen Indonesia; partai sosialis Indonesia; Partai Rakyat Sosialis; PartaiKatolik Indonesia; Persatuan rakyat Marhaen Indonesia; Partai Nasional Indonesia
Maklumat Presiden 14 November 1945
Tanggal 11 November 1945 BP-KNIP mengeluarkan pengumuman Nomor 5 tentang
pertanggungjawaban MateriKepada Perwakilan Rakyat. Dalam pemikiran saat itu
KNIP diartikan sebagai MPR. Sementara itu, BP-KNIP disamakan dengan DPR. Jikademikian, secara tidak langsung BP-KNIP dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 telah meminta peralihan pertanggungjawaban menteri-menteri dan Presiden BP-KNIP Anehnya, Presiden Sukarno menyetujui usul tersebut dan mengeluarkan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945. dengan persetujuan tersebut sistem cabinet presidensial dalam UUD 1945 telah diamandemen menjadi sistem cabinet parlementer. Ini terbukti setelah BP-KNIP mencalonkan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri. Akhirnya, cabinet presidensial Sukarno-Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri pertama.
Kejadian ini adalah awal penyimpangan UUd 1945 dalam Negara Republik
Indonesia.
4. Kontribusi
Daerah-Daerah
di
Indonesia
dalam
perjuangan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia
Pada tanggal 24 Agustus 1945, antara pemerintahKerajaan Inggris danKerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA dibawah tanggungjawab komando Inggris.Kekuasaan itu kelak di kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda.
Tentara sekutu (tentara Inggris) mendarat di Jakarta pada tanggal 15 September 1945. bersama tentara Inggris ikut pula serdadu Belanda dan pegawai sipil Belanda (NICA ) yang dipimpin oleh Van der Pals. Tugas tentara sekutu adalah melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan kemabali para tawanan itu ke negerinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekutu membentuk komando khusus yang disebut Aliied Forses Netherland EastIndies (AFNEI). Sejak tanggal 29 September 1945, rombongan besar AFNEI mulai berdatangan ke Indonesia. Belanda dan sekutu yang mendarat di Surabaya menginginkan hotel Yamato dijadikan markas Angkatan Laut Belanda. Bendera Merah Putih di Hotel Yamato diturunkan oleh Belanda dan diganti dengan Bendera Belanda. Merah-Putih-Biru. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan rakayat Surabaya. Mereka beramai-ramai menyerbu hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Bendera Belanda itu setelah samapi bawagh, warana biru dirobek lalu dikibarkan kembali sebagai Bendera Merah Putih. Peristiwa itu dikenal sebagai insiden Bendera yang terjadi pada tanggal 19 September 1945. untuk mengenang peristiwa itu, kini didepan Hotel Yamato dibangun monument perjuangan.
Sekutu setelah melihat berbagai perlawananan di Indonesia merasa tidak mamapu menjalankan tugas tanpa bantuan pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Oktober 1945, Jenderal Christison mengakui secara de facto negara republic Indonesia dan bersedia berunding. Dengan munculnya kekuatan asing serentak bangsa Indonesia berupaya mempertahankan kemerdekaan. Adapun peran setiap daerah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia terlihat seperti berikut ini :
1. Pertempuran di Bandung ( 23 Maret 1946)
Pasukan sekutu atas izin pemerintah RI pada tanggal 12 Oktober 1945 memasuki Bandung dengan naik kereta api. Pemerintah RI mengizinkan pasukan Sekutu masuk Bandung bertujuan mengurus para tawanan perang II (Jepang). Pada tanggal 23 November 1945 pemimpin Sekutu di Bandung mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari pemuda bersenjata. Namun, para pemuda menolak menyerahkan senjata sehingga terjadi pertempuran yang sengit didalam kota. Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 1 Desember 1945. Oleh karena pemerintah RI Jakarta para pemuda Bandung diminta menghentikan pertempuran dan harus mengosongkan kota Bandung. Dengan berat hati, para pemuda Bandung meninggalkan kota. Agar bangunan-bangunann peting di kota Bandung tidak dapat digunakan Sekutu sambil mundur mereka membakarnya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. seluruh wilayah kota Bandung diamuk oleh kobaran api. Peristiwa ini terkenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Para tokoh yang telibat dalam pertempuran Bandung, antara lain Muhammad Toha dari Bandung Selatan (gugur),Kol. A.H Nasution, danKolonel Hidayat. Sebagai penggerak semangat juang, maka lahirlah lagu ''Halo-halo Bandung'' ciptaan Ismail Marzuki. Lagu perjuangan ini melukiskan tekad rakyat yang tidak mungkin padam untuk merebut kembali kota Bandung.
2. Pertempuran di Sumatera ( Medan Area, 10 Desember 1945)
Tanggal 27 Agustus 1945 rakyat Medan baru mendengar berita proklamasi yang dibawa oleh Mr. Teuku Moh Hassan sebagai Gubernur Sumatera. Mengggapi berita proklamasi para pemuda dibawah pimpinan Achmad lahir membentuk barisan Pemuda Indonesia. Pendaratan Sekutu di kota Medan terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 dibawah pimpinan T.E.DKelly. Pendaratan tentara sekutu (Inggris)ini di ikuti oleh pasukan dan NICA yangdipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan.
Kedatangan tentara sekutu dan NICa ternyata memacing berbagai iniden. Pada tanggal 13 Oktober 1945 pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal. Pada tanggal 15 Desember 194% Sekutu memasang papan yang tertulis.kan Fixed Boundaries Medan Area ( batas resmi wilayah Medan) diberbagai pinggiran kota MEdan. Tindakan Sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada tanggal 10 desember 1945, Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak koraban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Pemantangsiantar.
Untuk melanjutkan perjuangan di Medan maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk
Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan initerus mengadakan serangan terhadap Sekutu diwilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakayat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi, antara lian di Pandang, Bukit tinggi dan Aceh.
3. Pertempuran di Surabaya
Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya dan Sekutu. Peristiwa itu diawalai insiden terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallabay (Komandan Tentara Inggris)pada tanggal 30 Oktober 1945. akibat insiden tersenut pada tanggal 31Oktober 1945 Inggris mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan kaum pejuang untuk menyerah. Apabila ultimatum tidak diindahkan Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatannya baik dari darat, laut maupun udara.
Pada tanggal 9 November 1945 Jenderal Mansergh mengeluarkan ultimatum kembali kepada para pemuda Surabaya untuk menyerahkan semua senjatanya. Para pemuda tidak menggapai ultimatum tersebut. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo, Sungkono dan Gubernur Suryo menolak ultimatum tersebut serta mulai bmenghadapi gempuran sekutu. Akibatnya, pada tanggal 10 November 1945, Inggris menyerang Surabaya secara besar-besaran. Para pemuda menyambut dengan kekuatan senjata. Pengalaman peralatan sejata Sekutu yang sangat unggul tidak mengeratkan rakyat. Bung tomo yang diangkat sebagai pemimpin pemuda Surabaya meneriakkan pekik Allah Akbar diradio pemerintah untuk membangkitkan semangat perjuangan. Akibat serangan sekutu (inggris) yang membabi buta selama lima belas hari, Surabaya menjadi hancur. Para pemuda Surabaya akhirnya mundur ke beberapa daerah, seperti Mojokerto, Gresik, dan Pasuruhan. Pertempuran Surabaya menyebabkan ribuan rakyat gugur. Untuk mengenang dan memperingati semangat kepahlawananan rakyat Surabaya, tanggal 10 November ditetapkan sebagai hari Pahlawan.
4. Pertempuran Ambarawa
Pada bulan November 1945 tentara sekutu dan NICA bergerak dari Semarang menuju Ambarawa untuk membentuk pertahanan. Pertempuran meletus kareana Sekutu secara sepihak membebaskan para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Dalam pertempuran ini Letkol Isdiman gugur. Selanjutnya, pimpinann perang dipegang olehKolonel Sudirman, Panglima divisi Banyiumas.
Pada tanggal 15 Desember 1945, Sekutu dan NICA terdesak dan terpaksa mundur ke Semarang. Peristiwa itu terkenal dengan mnama Palagan Ambarawa. Untuk mengenang peristiwa tersebut, tanggal 15 Desember ditetapkan sebagai hari Infantri dan kota Ambarawa didirikan monument Palagan Ambarawa.
5. Pertempuran Merah Putih di Manado
Berita proklamasiKemerdekaan Indonesia tersiar juga samapi ke Manado. Rakayat Manado khususnya para pemuda menyambutnya dengan hangat. Di sisi lain, pasukan NICA untuk mengamankan kepentiangan segera mempersenjatai bekas pasukan KNIL yang menjadi tawananan Jepang. Mereka disambut sebagai Pasukan Tangsi Putih.
Pada bulan Desember 1945, pasukan Sekutu menyerahkan kekuasaan kota Manado kepada NICA. Stelah mendapat mandate itu, pasukan NIca segera melakukan penagkapan terhadap sejumlah tokoh RI untuk mengamankan kedudukannya RI. Para bekas pasukanKNIL yang mendukung RI dikenal sebagai Pasukan Tangsi Hitam. Para pejuang itu membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI). PPI sering melakukan pertemuan rahasia untuk mengoordinasikan kegiatan melawan NICA. Akan tetapi kegiatan tersebut diketahui NICA. Akibatnya, beberapa pemimpin PPI ditangkap. Senjata pasukanKNIL pendukung RI dilucuti. Namun, tindakan NICA tersebut tidak menyrutkan tekad para pejuang Indonesia. Pada tanggal 14 Febuari 1946, PPI menyerbu NICA dimarkas Tangsi Putih di Teling. Dengan senjata seadanya, PPI mampu melepaskan para tawanan dan melawan komandan NICA dan pasukannya. Secara spontan para pejuang merobek warna riru pada Bendera Belanda di markas itu dan mengibarkan bendera Merah putih. Para pejuang juga berhasil menguasai markas NICA di Tomohon dan Tondano. Para pendukung RI segera membentuk pemerintah sipil. B.W Lapian terpilih sebagai residennya. Berita penegak kedaulatan Indonesia di Manado segera dikirim ke Yogyakarta.
6. Peristiwa Merah Putih di Biak
Berita Proklamasi kemerdekaan Indonesia sekalipun terlamabt samapi juga di Papua. Rakyat Papua yang ada diberbagai kota, seperti Jayapura, Sorong, serui dan Biak memberikan sambutan yang hangat dan mendukung ProklamsiKemerdekaan Indonesia. Para pemuda di berbagai kota mengadakan rapat umum mendunkung kemerdekaan. Sekutu bersama NICA berusaha melarang kegaiatn politik dan pengibaran bendera Merah Putih, namun para pemuda Papua tidak menhiraukan. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 14 Maret 1948 terjadi peristiwa Merah Putih di Biak. Peristiwa ini diawali dengan adanya penyerangan tangsi militer Belanda di Soroako dan Biak. Selanjutnya, para pemuda Biak yang dipimpin oleh Joseph berusaha mengibarkan bendera merah putih di seluruh Biak. Usaha ini mendapat perlawanandari Belanda sehingga mengalami kegagalan. Beberapa pemimpin perlawanann berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
5. Sentral Konflik Indonesia-Belanda di Berbagai Daerah
Perjuangan melalui diplomasi atau perundingan antara Indonesia dan Belanda dengan
perantara Inggris antara lain:
Perundingan Linggarjati
Masuknya AFNEI yang memboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya Peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia, oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja
Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan LordKillearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat diKonsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh LordKillearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.
Linggarjati adalah kota kecil yang berda disekitar 21 km sebelah barat Cirebon. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10-15 November 1946. dalam perundingan Linggarjati delegasi Indonesia dipimpin perdana Menteri Sutan Syahrir, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh Prof. S. Schemerhorn dan Dr. H,J. Van. Mook. Penengah dan pemimpin perundingan dari pihak Inggris, yaitu LordKilleam. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November 1946 dan telah tersusun sebagai naskah persetujuan yang terdiri atas 17 pasal, antara lain berisi sebagai berikut:
1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia
3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda
dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Hasil perundingan Linggarjati menimulkan berbagai pendapat pro dan kontra di kalngan partai politik di Indonesia. Perundingan Linggarjati merugikan pihak Reopublik Indonesia krena wilayahnya semakin sempit, yaitu hanya meliputi Jawa, Madura dan Sumatera. Hal ini menyebababkan terjadinya pergolakan di Bali Novmber 1946 dibawah pimpinan Letnan Kolonel Gusti Ngurah Rai, dengan perang puputan/ perang habis-habisan (puputan
Margarana ) dan pertempuran Manado dipimpin Letkol Taulu yang dibantu oleh Residen Lapian melawan tentaraKNIL (Belanda)
Agresi Militer Belanda I
Perundingan Linggarjati bagi Belanda hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan yang lebih banyak dari negerinya. Untuk memperoleh dalil guna menyerang Republik Indonesia mereka mengajukan tuntutan sebagai berikut:
1. Supaya dibetuk pemerintahan federal sementara yang akan berkuasa di seluruh Indonesia samapai pembentukan Republik Indonesia Serikat. Hal ini berarti Republik Indonesia ditiadakan.
2. Pembentukan gendermeri (pasukanKeamanann) bersama yang akan masuk ke daerah Republik Indonesia.
Republik Indonesia menolak usul itu karena berarti menghancurkan dirinya sendiri. Penolakan itu menyebabakan Belanda melakukan agresi militer terhadap wilayah Republik Indonesia. Serangan belanda dimulai tanggal 21 Juli 1947 dengan sasaran kota-kota besar di Pulau Jawa dan sumatera. Menghadapi militer Belanda yang bersenjata lengkap dan modern menyebabakan satuan-satuan tentara Indonesia terdesak ke luar kota. Selanjutnya, TNI dan lascar rakyat melakukan serangan balasan dan taktik perang gerilya.
Adanya agresi Militer Belanda I menimbulkan simpati dan reaksi keras dari dunia
Internasional. Bentuk simpati dunia Internasional ditujukan dengan tindakan sebagai berikut:
1. Palang Merah Malaya (Malaysia) dan India mengirimkan bantuan obat-obatan yang diangkut oleh pesawat Dakota dari Singapura. Namun, ketika akan mendarat di Yogyakarta pesawat itu ditembaki jatuh oleh tentara Belanda
2. Australia dan India bereaksi keras dengan mendesak DewanKeamanan PBB agar
segera membahas masalah Indonesia.
Pada tanggal 4 Agustus 1947 pemerintah republic Indonesia dan Belanda mengumumkan mulai berlakuknya gencatan senjata. Sejak pengumuman gencatan sebnjata tersebutlah, secara resmi berakhirnya agresi milter Belanda I. akan tetapi, kenyataannya Belanda masih terus memperluas wilayahnya samapi dengan dibentuk garis demakrasi yang jauh ke depan ( garis Van Mook ). Indonesia menolak, dengan demikian gencatan senata yang diserukan oleh PBB belum berlakuk secara efektif. Berkat perjuangan diplomasi di forum PBB, banyak negara yang mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan membantu mencari jalan penyelesaian secara damai. Dalam upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda secara damai dan mengawasi gencatan senjata yang telah disepakati bersama maka DewanKeamanan PBB membentukKomisi Tiga Negara (KTN). Negara yang duduk dalam KTN adalah hasil tunjukan Republik Indonesia, Belanda dan sebuah negara lagi yang bersifat netral negara tersebuat adalah:
1. Australia (tunjukan Indonesia), diwakili oleh RichardKirby.
2. Belgia (tunjukan Belanda), diwakili oleh Paul Van Zeeland
3. Amerika Serikat (tunjukan Australia dan Belgia), diwakili Dr. Frank Graham
Perjanjian Renville
Atas usulanKTN pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanada di atas kapal renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas perdana menteri Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Len, Moh. Roem, Haji Agus Salim, Narsun dan Ir. Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdulkadir Widjojoatmojo, Jhr. Van Vredeburgh, Dr. Soumukil, PangranKartanagara dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasala dari bangsa Indonesia sendiri yang pro Belanda. Dengan demikian Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia mudah dikuasainya. Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut Perjanjian Renville. Pokok-poko isi perjanjian Renville, antara lain sebagai berikut :
1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia samapi kedaulatan Indonesia
diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera terbentuk.
2. Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara
Belanda dalam uni Indonesia-Belanda.
3. Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS
4. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagain kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara.
5. Pasukan republic Indonesia yang berda di derah kantong haruns ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang Garis Van Mook, yakni garis yang menghubungkan dua derah terdepan yang diduduki Belanda.
Perjanjian Renville ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. adapun kerugian yang diderita Indonesia dengan penandatanganan perjanjian Renville adalah sebagai berikut :
1. Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat melalaui masa
peralihan.
2. Indonesia kehilangan sebagaian daerah kekuasaannya karena grais Van Mook
terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda.
3. Pihak republik Indonesia harus menarik seluruh pasukanya yang berda di derah
kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya masuk ke daerah republic Indonesia.
Penandatanganan naskah perjanjian Renville menimbulkan akibat buruk bagi pemerinthan republik Indonesia, antra lain sebagai berikut:
1. Wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikururung oleh daerah-
daerah kekuasaan belanda.
2. Timbulnya reaksi kekerasan dikalangan para pemimpin republic Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya cabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara kepada Belanda.
3. Perekonomian Indonesia diblokade secara ketata oleh Belanda
4. Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah- daerah gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan.
5. Dalam usaha memecah belah Negara kesatuan republic Indonesia, Belanda membentuk negara-negara boneka, seperti; negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara jawa Timut. Negara boneka tersebut tergabung dalam BFO (Bijeenkomstvoor Federal Overslag).
Agresi Militer II
Melihat situasi Republik Indonesia yang kacau akibatnya meletus pemberontakan PKI di Madiun maka pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda secara sepihak membatalkan persetujuan gencatan senjata esok harinya (19 Desember 1948 dini hari) tentara Belanda langsung menyerbu Lapangan Udara Maguwo, Yogyakarta. Serangan Belanda yang tiba-tiba berhasil dengan gemilang sehingga pada jam 16.00 WIB seluruh Yogyajarta sudah jatuh di tangan Belanda. Presiden dan Wakil Presiden memutuskan untuk tetap tinggal di Ibu kota, meskipun mereka akan ditawan oleh musuh. Alasanya, supatya mereka mudah ditemui oleh KTN dari kegiatan diplomasi dapat berjalan terus Tentara Belanda berhasil memasuki istana keprisidenanan dan para pejabat tinggi negara ditawan, semuanya ada 150 orang. Pagi harinya tanggal 22 Desember 1948, Presiden Soekarno, Haji agus salim dan Sutan Syahrir diasingkan ke Berastagi, kemudian dipindahkan ke Prapat di tepi danau Toba, Sumatera Utara. Moh.hatta, Moh Roem, Mr. A.G Pringgodigdo, Mr.Assaat danKomandor S. suyadayrman diasingkan ke Montok di Pulau Bangka. Pada bulan Januari akhir, Presiden Sukarno dan Ahji Agus salim dipindahkan ke Muntok sehingga berkumpul dengan Moh. Hatta dan kawan-kawan.Untuk menghindari serangan Belanda dan agar selalu tetap bersama-sama dengan TNI, Panglima Besar jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dengan berpindah-pindah tempat. TNI melakukan serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh LetnanKolonel suharto,Komado Brigade 10 Daerah Wehrkereise III yang membawahi daerah Yogyakarta. Serangan umum pada tanggal 1 Maret dilakukan serentak dari berbagai jurusan kota sehingga tentara Belanda sangat terkejut dan tidak mampu menguasi keadaan. Mulai pukul 6.00 WIB hingga 12.00 WIB, TNI berhasil menguasai
Yogyakarta. TNI walaupun hanya enam jam menduduki kota Yogyakarta, seranganya
mempunyai arti yang sangat penting yaitu:
1. Meningkatkan moral rakyat dan TNI yang sedang berjuang
2. Mematahkan moral pasukan Belanda
3. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk
menyerang dan menunjukan bahwa Indonesia masih ada atas eksis.
Dunia mengutuk agresi Belanda dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan sebagai negar boneka bentukan Belanda juga mengecam berlangsungnya Angresi Militer Belanda II. Atas prakarsa Burma ( Myanmar) dan India maka terselenggaralahKonferensi Asia di New Delhi, India pada tanggal 20-23 Januari 1949. konferensi dihadiri oleh beberapa negara Asia, Afrika dan Ausralia menghasilkan resulusi mengenai masalah Indonesia yang kemudian disampaikan kepada DewanKeamanan PBB. Agresi Militer Belanda II juga mengundang reaksi dari PBB karena Belanda secara terang-terangan melanggar Perjanjian Renville di depanKomisi Tiga Negara yang ditugaskkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 4 Januari 1949, Dewan
Keamanan PBB mengeluarkan resulusi agar Republik Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan.Kegagalan Belanda dalam berbagai pertempuran dan tekanan dari dunia
Internasional, terutama Amerika Serikat memaksa Belanda kembali ke meja perundingan.
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)
Akibat agresi Militer Belanda II, Presiden dan Wakil Presiden beserta beberapa pejabat tinggi dapat ditawan oleh Belanda. Namun, ketika masih berlangsung Agresi Militer Belanda II para pemimpin republic tersebut sempat sempat bersidang dan menghasilkan tiga keputusan penting antara lain sebagai berikut:
1. Pemberian kuasa penuh kepada Syarifudin Prawiranegara untuk membentuk
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)
2.Kepada Marimis, L.N Palar, dan Dr. Sudarsono sedang berda di India agar
membentuk pemerintahan RI di pengasingan.
3. Presiden dan wakil Presiden RI memutuskkan tidak mengungsi, tetap tinggal di kota
dengan kemungkinann ditawan dan dekat denganKTN.
Hasil keputusan sidang para pemimpin RI itu segera dikirim kepada Syarifuddin Prawiranegara di Bukittinggi, Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Presiden sukarno dan wakil Presiden Moh hatta. Apabila tugas itu gagal agar segera dibentuk pemerintahan RI di pengasingan oleh tokoh Indonesia yang ada di India, yaitu Marimis, L.N Palar, dan Dr. Sudarsono. Berita tersebut ternyata tidak pernah samapi ke Bukittingi karena seluruh hubungan telepon keluar Yogyakarta telah diputus oleh Belanda.
Terbentuknya PDRI sendiri pada tanggal 19 Desember 1948 pada jam 18.00 WIB atas inisiatif Mr. Syarifudin dan beberapa pemuka pemerintahan di Sumatera. Alasannya, mereka ikut meras bertanggung jawab atas kelangsungan hidup republic Indonesia dan untuk keselamatan perjuangan. Dengan terbentuknya PDRI, perjuangan masih tetap dilaksanakan dan dikoordinir melalaui peamncar yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia.
Perundingan Roem-Royen
Belanda terus-menerus mendapat tekanan dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat sehingga bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan antra Indonesia dan Belanda diawasi oleh komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Commision fotr Indonesia (UNCI). Perundingan akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda yang disebutKonferensi Meja Bundar (KMB)
Sebelum itu, diadakan perundingan pendahuluan di Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 17 April samapi dengan 7 Mei 1948. Perundingan yang dipimpin oleh Marle Cochran wakil Amerika serikat dalam UNCI. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Moh. Roem dengan anggotanya Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary. Bertindak sebagai penasihat adalah Sutan syahrir, Ir.Laok, dan Moh Natsir. Delegasi Belanda diketuai oleh Dr. J.H. Van royen dengan anggota Bloom, Jacob, dr. Van dr Vede, Dr. P.JKoets, Van Hoogstratendan Dr Gieben. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai Roem Royen Statement. Pernyataan pemerintah RI dibacakan oleh ketua delegasi Indonesia, Moh Roem yang berisi, antara lain sebagai berikut :
1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang
gerilya
2. Pemerintah RI turut serta dalam konferensi meja bundar dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada Negara Republik Indonesia serikat.
Delegasi BelandaKemudian membacakan pernyataan yang dibacakan oleh Dr. J.H Van
Royen yang berisi antara lain sebagai berikut:
1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Ri harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam suatu daerah yang meliputi keprisidenanan Yogyakarta
2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik
Indonesia dan Tahananpolitik lain yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.
3. Pemerintah Belanda setuju Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik
Indonesia Serikat
4.Konferensi meja Bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah Republik
Indonesia dikembalikan di Yogyakarta.
Dengan tercapinya kesepakatan dalam prinsip-prinsip perundingan Roem-Royen, pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih memerintah Yogyakrta dari pihak Belanda. Pihak TNI masih menaruh kecurigaan terhadap hasil persetujuan Roem-Royen, tetapi Panglima Besar Jenderal Sodierman memperingatkan seluruh komando kesatuan agar tidak memikirkan maslah politik.
Pada tanggal 22 Juni 1949, diselenggarakan perundingan segitiga antar Republik Indonesia, BFO, dan Belanda. Perundingan itu diawasi PBB yang dipimpin oleh Chritchley menghasilkan tiga keputusan yaitu:
1. Pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakrta yang dilaksanakanpada tanggal 24 Juni 1949.
2. Pemerintah menghentikan perang gerilya.
3.KMB akan diselenggarakn di Den Haag.
Pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakrta disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Panglima Jenderal Soedirman tiba kembali di Yogyakrta tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakrta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang cabinet Republik Indonesia yang pertama. Pada kesempatan itu Mr. Syafrudin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada wakil presiden, Moh.Hatta. dalam sidang cabinet juga diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan. Tindak lanjut Persetujuan Roem Royen adalah:
1. Seluruh tentara Belanda harus segera dilantik di Yogyakarta
2. Setelah kota Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda, pada tanggal 29 Juni 1949 TNI mulai memasuki kota.Keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI diawasi oleh UNCI. Panglima Besatr Jenderal Sudirman beserta para pejuang lainnya baru tiba di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949 dengan tandu.
3. Setelah kota Yogyakarta sepenuhnya dikuasai oleh TNI maka Presiden dan wakil Presiden RI beserta para pemimpin lainnya pada tanggal 6 Juli 1949 kembali ke Yogyakarta dari Bangka.
4. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya kepada pemerintah pusat di Yogyakarta . penyerahan terjadi pada tanggal 13 Juli 1949, saat berlangsungnya sidang kabinet.
Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Lanjutan Konflik Indonesia-Belanda
Peristiwa - peristiwa sekitarKonferensi Meja Bundar (KMB) :
Konferensi Intern-Indonesia
Untuk menghadapiKonferensi Meja Bundar (KMB), pemerintah Republik Indonesia perlu menyamakan langkah BFO (Bijenkomst Voor Federal Overslag)Konferensi Inter Indonesia berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta dengan keputusan:
1. Negara Indonesia serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS)
yang berdasrkan demokrasi dan federalisme.
2. RIS akan dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh menteri-menteri
3. RIS akan menerima kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dariKerajaan
Belanda.
4. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional, Presiden RIS adalah
Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS
5. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negar-negra bagian tidak akan mempunyai angkatan perang sendiri.
Sidang keduaKonferensi Inter Indonesia di selenggrakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli
dengan keputusan:
1. Bendera RIS adalah Sang Merah Putih
2. Lagu kebangsaan Indonesia Raya
3. Bahasa resmi RIS adalah Bahsa Indonesi
4. Presiden RIS dipilih wakil RI dan BFO. Pengisian anggota MPRS diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya enam belas negara.Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaanKonferensi Meja Bundar.
Konferensi Meja Bundar ( KMB )
Setelah Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dalam konferensi Inter- Indonesia, kini bangsa Indonesia secara keseluruhan telah siap menghadapiKonferensi Meja Bundar (KMB). Sementara itu pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda dipihak lain, mengumumkan pemberhentian tembak-menembak. Perintah itu berlaku efektif mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera.pada tanggal 4 Agustus 1949 pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri KMB yang terdiri dari Drs Moh.Hatta (Ketua), Mr. Moh.Roem, Prof. Dr. Soepomo,dr.J.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo,Mr. AbdulKarim Pringgodigdo.
Konferensi Meja Bundar diselenggrakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Drs. Moh Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari PontianakKMB dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseveen. Dari PBB dipimpin oleh Crittchlay.
Pada tanggal 2 November 1949 perundingan diakhiri dengan keputusan sebagai berikut:
1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan
Berdaulat
2. Penyelesaian soal Irian Bart ditangguhkan samapi tahun berikutnya
3. RIS sebagai negara erdaulat penuh kerjasama dengan Belanda dalam suatu perserikatan yang kepalai oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama.
4. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsensi, dan izin baru bagi
perusahaan-perusahaan.
5. Semua utang bekas Hindia Belanda harus di bayar oleh RIS.
Terbentuknya Republik Indonesia Serikat
Pada tanggal 29 Oktober 1949 dapat ditandatangani Piagam PersetujuanKonstitusi RIS. Piagam persetujuan konferensi RIS antara Republik Indonesia dengan BFO. Hasil keputusan KMB diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya KNIP bersidang dari tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil-hasil itu. Pembahasan hasilKMB oleh pihakKNIP dilakukan melalui pemungutan suara denganKNIP menerima hasilKMB.
Salah satu keputusanKMB di Den Haag Belanda adalah Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia serikat. Untuk menjadi RIS tersebut,KNIP dan DPR mengadakan sidang di Jakarta. Sidang tersebut berhasil menyetujui naskah konstitusi untuk RIS yang dikenal sebagai UUD RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949 diadakan sidang pemilihan Presiden RIS di GedungKepatihan, Yogyakarta oleh wakil dari enam belas negara bagian. Sidang itu dipimpin oleh Muh. Roem dan anak Agung Gede Agung. pada tanggal 14 Desember 1949 para wakil pemerintah yang menjadi bagian dari RIS. Pada tanggal 14 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Akhirnya, Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden, kemudian dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949. Tanggal 17 Desember 1949 diadakan upacara pelantikan Presiden RIS di Bangsal Sitinggil,Keraton Yogyakarta. Drs Moh. Hatta menjadi perdana menteri yang akan memimpin kabinet RIS. Berdasarkan UUD RIS maka DPR RIS terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara yang disebut senat.Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Presiden hanya mempunyai wewengang untuk mengesahkan hasil keputusan cabinet yang dipimpinoleh perdana menteri.
PengakuanKedulatan
Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS diketuai oleh Drs. Moh Hatta dengan anggota Sultan Hamid Algadrie, Suyono Hadinoto, Dr. Suparmo, Dr.Kusumaatmaja dan Prof Dr. Supomo berangkat ke Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Di dua tempat:
1. Negeri Belanda
Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Dress, dan Menteri Seberang Lautan, A.M.J.M. Sassen menyerahakan kedaulatan kepada pemimpin delegasi Indonesia (RIS), Drs. Moh. Hatta.
2. Jakarta
Wakil Tinggi Mahkota A.H.J Lovink menyerahkan kedaulatan kepada wakil pemerintah RIS., Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Bersama dengan itu, di Yogyakrta Presiden Sukarno menerima penyerahan kedaulatan Republik Indonesia ke dalam RIS Pejabat Presiden Assaat. Dan tanggal 28 Desember 1949 pusat pemerintahan RIS dipindahkan lagi ke Jakarta. Sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Soedirman meninggal pada usia 32 tahun. Soedirman adalah pahlawan besar bagi TNI dan rakyat Indonesia.
Peranan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
PBB turut membantu dan berusaha menyelesaikan pertikaian persenjataan antara Indonesia dan Belanda selama masa revolusi fisik (1945-1950). Pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB bersidang. Dalam sidang tersebut Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota yaitu:
1. Membebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik
Indonesia yang ditangkap pada 19 Desember 1948
2. MemerintahkanKTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di
Indonesia sejak 19 Desember 1948.
Hasil keputusan lain yang berhasil dicapai oleh PBB diantaranya adalah :
1. Piagam pengakuanKedaulatan ( 27 Desember 1949 )
2. Pembentukan RIS
3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda
4. Pembentukan tentaraKNIL danKL yang diintegrasikan ke dalam APRIS.
5. Piagam tentang kewarganegaraan
6. Persetujuan ekonomi keuangan
7. Masalah irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian
Dengan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, maka berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia dan secara de jure pihak Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun atas kesepakatn rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dengan dibentuknya NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya pada tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke 60. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi diakui oleh dunia Internasional.
Kembali Ke NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia )
Hasi persetujuan dalamKMB berakhir pada tanggal 2 November 1949 adalah dibentuknya satu negara federal Indonesia yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari Negara- negara bagian diantaranya Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Indonesia Timurdan 9 satuan kenegaraan yang berdiri sendiri yaituKalimantan Barat,Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, Riau, Jawa Tengah.
Namun, dalamKabinet RIS hanya dua orang yang mendukung sistem federal di Indonesia (yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung), sisanya (seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Arnold Manuhutu, dan lain-lain) lebih mendukung sistem NKRI. Dengan demian, maka keinginan untuk membubarkan RIS dan membentuk NKRI semakin kuat
Dasar pembentukan negara federal di Indonesia sangat lemah dan tidak didukung oleh suatu ikatan ideology yang kuat, dengan tujuan kenegaraan yang tidak jelas dan tanpa dukungan rakyat banyak. Eksistensinya sangat tergantung pada kekuatan militer Belanda yang terdiri dariKoninklijk Leger (KL) atau tentaraKerajaan Belanda danKoninklijk Nederland Indisch Leger (KNIL) atau TentaraKerajaan Hindia Belanda.
Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan persetujuan antara RIS dengan RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili oleh pPerdana Menteri Moh. Hatta dan pihak RI diwakili oleh dr. Abdul Halim. Menurut persetujuan itu, NegarKesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dibentuk oleh RIS bersama-sama dengan RI di Yogyakrta. Untuk pelaksanaan dibentuk panitia gabungan RIS dan RI yang bertugas merancang Undang- Undang NegaraKesatuan yang dipimpin oleh Prof. Soepomo dan pada tanggal 20 Juli 1950 berhasil menyelesaikan tugasnya. Rancangan Undang-Undang NegaraKesatuan diserahkan kepada dewan-dewan perwakilan negar bagian untuk disempurnakan. Undang-Undang NegaraKesatuan Republik Indonesia mengandung unsur-unsur dari UUD 1945 dan UUD RIS. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950, rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia diterima dengan baik oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP.
Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan Undang- Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Sementara dari NegaraKesatuan Republik Indonesia kemudian dikenal dengan UUDS 1950. pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk NegaraKesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusinya. Namun demikian, sebagain besar rakyat Indonesia percaya bahwa NegaraKesatuan Republik Indonesia Serikat ini merupakan kelanjutan dari Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.
Konflik Indonesia-Belanda Setelah Pengakuan Kedulatan
Meskipun wilayah-wilayah negara Indonesia sempat dijadikan negra boneka bentukan Belanda telah kembalinya ke pengakuan negara kesatuan, tetapi wilayah RI belum sepenuhnya utuh karena Irian Barat masih dikuasi oleh Belanda. Untu itu, pemerintah RI berupaya untuk merebut kembali Irian Barat. Cara yang ditempuh yaitu melalui :
Perjuangan Diplomasi
Pasal 2 ayat 1 Piagam penyerahanKedaulatan tentang wilayah Irian (Niuew-Guinea) dalam status quo. Untuk sementara sambil berjalan dalam waktu satu tahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan kepada RIS akan diselesaikan dengan cara perundingan. Namun, Belanda mulai mengingkari hasilKMB tersebut khususnya masalah irian Barat. Bangsa Indonesia dengan diplomasi dan kekuatan militer yang ada merebut wilayah Irian barat yang dikuasai Belanda.
Upaya diplomasi untuk mengembalikan Irian ke Pangkuan RI yaitu:
1. Perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda, tetapi usaha itu mengalami
kegagalan
2. Sejak tahun 1954, pemerintah Republik Indonesia mengajukan masalah Irian Barat ke Sidang Umum PBB, Indonesia berulang kali mengajukan masalah tersebut, tetapi tidak pernah memperoleh tanggapan yang positif.
3. Pada tahun 1955, Indonesia berusaha mengajukan masalah tersebut dalamKonferensi Asia Afrika di Bandung, tetapi Belanda juga tidak menghiraukan Konfrontasi Ekonomi
Dalam rangka pembebasan Irian Barat itulah pada tahun 1957 dilakukan aksi sebagai berikut di seluruh Indonesia:
1. Pada tanggal 18 November 1957, diadakan rapat umum di Jakrta. Rapat umum itu kemudian dilanjutkan dengan aksi mogok para buruh yang bekerja pada perusahaan milik Belanda di Indonesia. Aksi mogok tersebut dimuali dilakukan pada tanggal 2 Desember 1957.
2. Pesawat terbang milik maskapai penerbangan Belanda (KLM) dilarang mendarat dan
terbang diatas wilayah Indonesia
3. Aksi pengambil alihan modal perusahaan milik Belanda di Indonesia, misalnya Bank Escompto diambil Alih oleh Pemerintah RI pada tanggal 9 Desember 1957 dan Netherlandsch Handel Matchappij N.V. Juga diambil Alih (perusahaan tersebut diubah namanya menjadi Bank Dagang Negara).
4. Percetakan De Unie juga tidak luput dari Usaha pengambil alihan perusahaan- perusahaan milik Belanda di Indonesia, yang datur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958.
Tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan Trikomando Rakyat (Trikora)
yang berisi hal-hal berikut :
1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda.
2.Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dari kesatuan
tanah air Indonesia.
Dalam rangka pembebasan Irian Barat maka dibentuklah komando operasi militer yang di beri namaKomando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962. sebagai komandonya adalah Meyjen Suharto. Wakil Panglima IKolonel Laut Subono., wakil panglimaKomado II:Kolonel Laut Leo Wattimena danKepala Staff GabunganKolonel Ahmad Tahir.
Komado Mandala merencanakan Operasi-operasi pembebasan Irian Barat ada tiga fase, yaitu:
1. Fase Infiltrasi: samapi akhir 1962 berusaha memasukan 10 kompi ke sekitar sasaran- sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto.Kesatuan-kesatuan ini harus dapat mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat dalam perjuangan fisik untuk membebaskan Irian barat.
2. Fase Eksploitasi: mulai awal 1963. Operasi direncanakan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanann musuh yang penting.
3. Fase konsolidasi: awal tahun 1964. rencana penegakan RI secara mutlak di Irian Barat. Dalam pertempuran di Laut Arafuru, tanggal 15 Januari 1962Komondor Yos Sudarso danKapten wiranto gugur. Sebelum kapal RI macan tutul tenggelam, melalaui radio, telponKomondor Yos Sudarso masih sempat mengkomandokan Combat Messege (kobarkan Semangat Perjuangan)
Penentuan Pendapat Rakyat
Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Dari Ancaman
DisIntegrasi Bangsa Terutama Dalam Pergolakan Dan Pemberontakan
Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
Pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di empat daerah, yaitu :
1. DI/TII Jawa Barat
Sekar MarijanKartosuwiryo mendirikan Darul Islam (DI) dengan tujuan menentang penjajah Belanda di Indonesia. Akan tetapi, setelah makin kuat,Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Upaya penumpasan dengan operasi militer yang disebut Operasi Bharatayuda. Dengan taktis Pagar Betis. Pada tanggal 4 juni 1962,Kartosuwiryo berhasil ditanggap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. AkhirnyaKartosuwiryo dijatuhi hukuman mati 16 Agustus 1962.
2. DI/TII Jawa Tengah
Gerakan DI/TII juga menyebar ke Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah di bagian utara, yang bergerak di daerah Tegal, Brebes dan Pekalongan. Setelah bergabung denganKartosuwiryo, Amir Fatah kemudian diangkat sebagaikomandan pertemburan Jawa Tengah dengan pangkatMayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentukKomando Gerakan Banteng Negara (GBN) dibawah Letkol Sarbini. Pemberontakan diKebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam (AUI) yang dipimpin olehKyai Moh. Mahfudz Abdulrachman (Romo Pusat atauKiai Sumolanggu) Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI/TII itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 diKedu dan Magelang/ Divisi Diponegoro. Didaerah Merapi-Merbabu juga telah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh Gerakan oleh Gerakan Merapi- Merbabu Complex (MMC). Gerakan ini juga dapat dihancurkan. Untuk menumpas gerakan DI/TII di daerah Gerakan Banteng Nasional dilancarkan operasi Banteng Raiders.
3. DI/TII Aceh
Adanya berbagai masalah antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antargolongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DI/TII di Aceh. Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh yang pada tanggal 20 September 1953 memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia dibawah
pimpinanKartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII di Aceh diselesaikan dengan kombonasi operasi militer dan musyawarah. Hasil nyata dari musyawarah tersebut ialah pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh.
4. DI/TII Sulawesi Selatan
Pemerintah berencana membubarkanKesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan
anggotanya disalurkan ke masyarakat. TenyataKahar Muzakar menuntut agar
Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan delam
satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinanya. Tuntutan itu ditolak karena banyak diantara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII,Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan.Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TIIKartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965,Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI.
Pembeontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) tanggal 23 Januari 1950
Pada bulan Januari 1950 di Jawa Barat di kalanganKNIL timbul Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin olehKapten Westerling. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk Negara Federal Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian Republik Indonesia Serikat. APRA mengajukan ultimatum menuntut supaya APRA diakui sebagaiTentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan/negara Federal tersebut. Ultimatum ini tidak ditanggapi oleh pemerintah, maka pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung APRA melancarkan teror, APRA berhasil ditumpas. Ternyata dalang gerakan APRA ini berada di Jakarta, yakni Sultan Hamid II. Rencana gerakannya di Jakarta ialah menangkap beberapa menteri Republik Indonesia Serikat yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekertaris JenderalKementerian Pertahanan Mr. A. Budiardjo, dan PejabatKepada Staf Angkatan PerangKolonel T.B Simatupang. Rencana tersebut berhasil diketahui dan diambil tindakan preventif, sehingga sidang kabinet ditunda. Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Akan tetapi, Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri.
Pemberontakan Andi Azis di Makasar
Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah :
1. Menuntut agar pasukan bekasKNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di
Negara Indonesia Timur.
2. Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI
3. Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.
Karena tindakan Andi Azis tersebut maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan.
Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang
dipimpin olehKolonel A.EKawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan dua
brigade dan satu batalion di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Kapten Andi Azis dihadapkan ke Pengadilan Militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.
Pemberontakan Republik Maluku (25 April 1950)
Pada tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) yang dilakukan oleh Dr. Ch. R. S. Soumokil mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Soumokil sebenarnya terlibat dalam pemberontakan Andi Azis. Namun, setelah gagalnya gerakan itu ia melarikan diri ke Maluku Tengah dengan Ambon sebagai pusat kegiatannya. Untuk itu pemerintah mengutus Dr. Leimena untuk mengajak berunding. Misi Leimena tidak berhasil karena RMS menolak untuk berunding. Pemerintah bertindak tegas, pasukan ekspedisi di bawah pimpinanKolonel A. E.Kawilarang dikirimkan ke Ambon. Dalam pertempuran memperebutkan benteng New Victoria, Letkol Slamet Riyadi tertembak dan gugur. Pada tanggal 28 September 1950 pasukan ekspedisi mendarat di Ambon dan bagian utara pulau itu berhasil dikuasai. Tanggal 2 Desember 1963 Dr. Soumokil berhasil ditangkap selanjutnya tanggal 21 April 1964 diadili oleh Mahkamah Militer Laut Luar Biasa dan dijatuhi hukuman mati.
Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat
Semesta (PRRI/Permesta)
Pemberontakan PRRI/Permesta didahului dengan pembentukan dewan-dewan di beberapa daerah di Sumatera, antara lain Dewan Banteng di Sumatera Barat oleh LetnanKolonel Achmad Husein (20 Desember 1956) ; Dewan Gajah di Medan olehKolonel Maludin Simbolon (22 Desember 1956) dan Dewan Manguni di Manado oleh LetnanKolonel Ventje Sumuai (18 Februari 1957). Tanggal 10 1958 didirikan organisasi yang bernama Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang diketuai oleh LetnanKolonel Achamad Husein. Gerakan Husein ini akhirnya mendirikan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berkedudukan di Bukittinggi dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai pejabat presiden. Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) pada hari berikutnya mendukung dan bergabung dengan PRRI sehingga gerakan bersama itu disebut PRRI/Permesta. Permesta yang berpusat di Manado tokohnya adalah LetnanKolonel Vantje Sumual, Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, LetnanKolonel D.J. Samba, dan LetnanKolonel Saleh Lahade.
Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta dilaksanakan operasi gabungan yang terdiri atas unsur-unsur darat, laut, udara, dan kepolisian. Serangkaian operasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Operasi Tegas dengan sasaran Riau dipimpin oleh LetkolKaharudin Nasution. Tujuan mengamankan instansi dan berhasil menguasai kota. Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 1958.
2. Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat dipimpin olehKolonel Ahmad Yani berhasil menguasai kota Padang pada tanggal 17 April 1958 dan menguasai Bukittinggi 21 Mei 1958.
3. Operasi Saptamarga dengan sasaran Sumatera Utara dipimpin oleh Brigjen
Jatikusumo.
4. Operasi Sadar dengan sasaran Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu
Sutowo.
5. Sedangkan untuk menumpas pemberontakan Permesta dilancarkan operasi gabungan dengan nama Merdeka di bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat, yang terdiri dari :
Operasi Saptamarga I dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Tengah, dipimpin oleh
Letkol Sumarsono.
Operasi Saptamarga II dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan, dipimpin oleh
Letkol Agus Prasmono.
Operasi Saptamarga III dengan sasaranKepulauan Sebelah Utara Manado, dipimpin
oleh Letkol Magenda.
Operasi Saptamarga IV dengan sasaran Sulawesi Utara, dipimpin oleh Letkol
Rukminto Hendraningrat
Pemberontakan PartaiKomunis Indonesia (PKI) di Madiun 1948
Amir Syarifuddin mengecam hasil Perjanjian Renville dan menyusun kekuatan dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dibentuk pada tanggal 26 Februari 1948 di Surakarta, Front ini menyatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis.Kekuatan PKI makin bertambah besar setelah kedatangan Musso dari Uni Soviet. Muso menyusun doktrin PKI dengan nama
Jalan Baru dengan dibentuknya Front Nasional, yaitu penggabungan segala kekuatan
sosial, politik, dan perorangan yang berjiwa antiimperialistis dan untuk menjamin kelangsungan Front Nasional maka dibentuklahKabinet Front Nasional yang terdiri dari PKI, Partai Sosialis, dan Partai Buruh Indonesia. Selain itu, didukung pula oleh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).
Insiden di Delanggu menjadi insiden bersenjata di kota Surakarta antara pendukung Front Demokrasi Rakyat dengan kelompok Tan Malaka yang bergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat, maupun dengan pasukan hijrah TNI. Insiden-insiden memang telah direncanakan oleh PKI yang bertujuan daerah Surakarta dijadikan daerah kacau ( wild west), sedangkan daerah Madiun dijadikan basis gerilya. Aksi PKI memuncak pada tanggal 18 September 1948 dengan ditandai para tokoh PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Tindakan itu bertujuan untuk meruntuhkan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan ajaran komunis. Panglima Besar Jenderal Soedirman langsung mengeluarkan perintah untuk merebut Madiun kembali. Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkanKolonel Gatot Subroto dari Jawa Tengah danKolonel Sungkono dari Jawa Timur untuk memimpin penumpasan terhadap kaum pemberontak. Musso akhirnya tertembak mati, dan Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dihutan Ngrambe, Grobogan, Purwodadi dan kemudian dihukum mati di Yogyakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar